Menteri LHK Diminta Usut PT Surya Bratasena, Diduga Kelola Kebun Ilegal dan Rusak Daerah Aliran Sungai

Berita Utama530 Dilihat

Kontrolnews.co – Pelalawan | Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemerhati Perkebunan dan Lingkungan (GEMPPAL) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pelalawan, Riau, pada Rabu (14/5/2025). Aksi ini menyoroti dugaan pelanggaran berat oleh perusahaan perkebunan PT Surya Bratasena, mulai dari pengelolaan kebun ilegal hingga perusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Koordinator aksi, Jumri, dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Ia meminta agar Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Surya Bratasena diukur ulang, karena diduga ada areal perkebunan di luar konsesi yang sah.

“Kami menolak perpanjangan HGU perusahaan sebelum semua dugaan pelanggaran diselesaikan secara hukum. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang merusak DAS dan segera melakukan penghijauan di sepanjang bantaran sungai,” tegas Jumri.

Tak hanya itu, massa juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap bangunan milik PT Surya Bratasena yang diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Mereka menilai, pembiaran terhadap pelanggaran tersebut akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, khususnya bagi generasi mendatang.

“Jangan anggap remeh pelanggaran lingkungan. Ini soal keberlanjutan hidup. Kami tidak akan tinggal diam melihat sungai dirusak dan hukum diabaikan oleh korporasi,” tambahnya.

Senada, Ahmad Dani selaku Koordinator II aksi juga mendesak pemerintah untuk bertindak lebih tegas dan tidak terkesan melindungi perusahaan.

“Kami ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar janji. Hukum harus ditegakkan, siapa pun pelakunya. PT Surya Bratasena harus bertanggung jawab,” ujarnya lantang.

Aksi ini akhirnya direspons langsung oleh Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, yang turun menemui massa. Ia menyatakan bahwa Pemkab Pelalawan akan menindaklanjuti semua laporan secara serius. Seluruh dinas teknis, kata dia, akan turun ke lapangan pada Kamis (15/5/2025) untuk melakukan verifikasi langsung ke lokasi PT Surya Bratasena.

“Kami tidak menutup mata. Besok seluruh dinas terkait akan kami kirim ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran dari laporan masyarakat,” ucapnya di hadapan massa.

Menanggapi dugaan bangunan tanpa IMB, Husni Tamrin juga menyinggung peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban perizinan.

“Kalau memang ada bangunan tak berizin, tentu ini bisa menjadi sumber PAD. Pemerintah tidak akan tinggal diam,” imbuhnya.

GEMPPAL menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Mereka juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI turun tangan mengusut tuntas dugaan pelanggaran lingkungan dan hukum yang dilakukan oleh PT Surya Bratasena.

“Ini bukan hanya soal daerah, tapi kepentingan nasional. Menteri LHK harus turun tangan,” tutup Jumri.