Kontrolnews.co – Mataram | Kepala Biro Perencanaan (Rorena) Polda NTB Kombes Pol Yeyen Lesmana, S.I.K., M.H., menekankan target penerimaan negara yang realistis dan terukur. Penekanan tersebut disampaikan Karorena, Selasa (20/10/2026), saat membuka kegiatan penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Polda NTB Tahun Anggaran 2028–2031, di Hotel Aston Inn Mataram.
“Perencanaan target PNBP harus disusun secara cermat, berdasarkan data, serta selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Polri,” kata Kombes Yeyen.
Kegiatan tersebut diikuti pejabat perencanaan, operator SAKTI Web Penganggaran, serta bendahara penerimaan dari satuan kerja Mapolda NTB dan Polres/Polresta jajaran. Mereka diminta menyiapkan data realisasi penerimaan tiga tahun terakhir, perkiraan realisasi tahun berjalan, serta proyeksi target 2028–2031.
“Setiap usulan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas, agar target yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Kombes Yeyen juga menyoroti pentingnya analisis potensi penerimaan dan evaluasi kinerja setiap satuan kerja. Menurutnya, penetapan target perlu mempertimbangkan kemampuan pelayanan, perkembangan realisasi, serta potensi kerja sama dengan pengguna jasa kepolisi
“Target harus rasional dan didukung data yang kuat, sehingga tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan,” tegasnya
Perhatian khusus diberikan kepada Bid Dokkes dan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai satuan kerja BLU. Perencanaan penggunaan anggaran, termasuk belanja barang, belanja modal, pengadaan materiil, serta pengembangan fasilitas kesehatan, diminta disiapkan secara matang.
“Perencanaan penerimaan dan penggunaan anggaran harus berjalan selaras, agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Karorena juga mendorong satuan kerja memetakan peluang penerimaan dari layanan pengamanan kegiatan, serta memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan. Biro Operasional Polda NTB turut didorong menyusun strategi untuk mengidentifikasi agenda komersial di wilayah NTB, yang membutuhkan layanan pengamanan Polri.
“Potensi penerimaan perlu dipetakan secara cermat, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mengutamakan kualitas pelayanan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Yeyen tak lupa mengapresiasi upaya Bagian Perencanaan Polres Lombok Utara, dalam meningkatkan pendapatan dari fungsi pengamanan objek vital sejak 2026. Langkah itu diharapkan menjadi motivasi bagi satuan kerja lain, untuk mengoptimalkan potensi penerimaan sesuai aturan.
“Kami berharap upaya positif ini dapat menjadi inspirasi bagi satuan kerja lain, untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan pengelolaan PNBP,” tandasnya.
Melalui agenda tersebut, Polda NTB mendorong perencanaan penerimaan dan pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel.
“Perencanaan yang baik diharapkan mendukung pengelolaan anggaran secara profesional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” tutup Kombes Yeyen.
Komentar