Kontrolnews.co – Ngawi | Kemajuan sebuah desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pembangunan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan amanah masyarakat. Sosok pemimpin desa yang berintegritas, transparan, profesional, dan dekat dengan warga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelusuran dan penghimpunan pandangan awak media Kontrolnews.co terhadap sejumlah tokoh masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Ngawi, pada 9 juli 2026 mayoritas narasumber menilai bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dalam mengelola pemerintahan secara jujur, terbuka, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Salah seorang tokoh masyarakat yang ditemui menyampaikan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Seorang kepala desa yang jujur, transparan, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat akan dikenang sebagai pemimpin yang membawa kemajuan. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Transparansi Membangun Kepercayaan Publik
Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), keterbukaan informasi dinilai menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Warga memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintahan desa yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas diyakini mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Melayani Seluruh Warga Secara Adil
Para tokoh masyarakat juga menilai bahwa kepala desa harus mampu menjadi pemimpin bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang suku, agama, pilihan politik, maupun status sosial. Setiap kebijakan hendaknya ditempuh melalui musyawarah serta mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat. Desa akan berkembang apabila semua warga merasa dilibatkan dan memperoleh pelayanan yang adil,” ungkap tokoh masyarakat tersebut.
Pemimpin yang Dekat dengan Masyarakat
Kepala desa yang mudah ditemui, terbuka menerima masukan maupun kritik, serta aktif hadir di tengah masyarakat dinilai lebih memahami kebutuhan warganya. Kehadiran pemimpin dalam berbagai kegiatan sosial maupun saat masyarakat menghadapi persoalan menjadi bentuk kepedulian yang mampu memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.
Komunikasi yang baik dan sikap empati diyakini menjadi modal penting dalam menciptakan suasana desa yang harmonis serta kondusif.
Visioner Mendorong Kemajuan Desa
Selain menjalankan fungsi pelayanan publik, kepala desa juga diharapkan memiliki visi pembangunan yang jelas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor pertanian, UMKM, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan beberapa aspek yang dinilai penting dalam pembangunan desa.
Kemampuan menggali potensi lokal dan menghadirkan inovasi diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa dalam jangka panjang.
Menjadi Teladan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Sebagai figur publik, kepala desa diharapkan mampu menjadi teladan melalui sikap disiplin, menjunjung etika, menaati hukum, serta menjalankan tugas secara profesional.
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, penyampaian informasi kepada publik melalui media massa juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya penghormatan terhadap asas keberimbangan, akurasi, serta pemisahan yang jelas antara fakta dan opini sebagai bagian dari fungsi pers dalam memberikan informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan ruang diskusi publik.
Menutup pandangannya, tokoh masyarakat tersebut mengingatkan bahwa setiap kepala desa memiliki tantangan dan karakter kepemimpinan yang berbeda.
“Tidak ada pemimpin yang sempurna. Namun selama kepala desa mau mendengar aspirasi masyarakat, bekerja secara jujur, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan umum, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.”
Catatan Redaksi:
Rilisan ini, merupakan opini yang disusun berdasarkan hasil penelusuran dan rangkuman pandangan sejumlah tokoh masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Ngawi. Isi dalam rilisan ini, dimaksudkan sebagai bahan edukasi dan diskusi publik mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta tidak ditujukan untuk menilai atau menyasar individu maupun pemerintahan desa tertentu.
Redaksi menghormati hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
