Ketentuan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Opini418 Dilihat

Oleh : Uyo Taryo, S.H.

Kontrolnews.co – Bogor | 05 Januari 2026 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai babak baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah diperkenalkannya Pidana Kerja Sosial sebagai alternatif dari pidana penjara untuk kasus-kasus tertentu.

​Kriteria Pelaku yang Bisa Dijatuhi Pidana Kerja Sosial:
​Berdasarkan Pasal 85 KUHP Baru, pidana kerja sosial tidak diberikan kepada sembarang orang. Terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi agar hakim dapat menjatuhkan vonis ini, yaitu:

​1. Batasan Ancaman Pidana:
Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun. Jika sebuah kejahatan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas, maka opsi kerja sosial secara otomatis tertutup.

​2. Pertimbangan Sikap Batin Pelaku:
Hakim tidak hanya melihat jenis kejahatannya, tetapi juga karakter pelakunya. Syarat utamanya adalah terdakwa harus mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menunjukkan rasa penyesalan yang sungguh-sungguh.

Baca Juga  Antara Hak Membela Klien vs Menyerang Orang Lain di Luar Persidangan  

​3. Faktor Keadaan Pribadi:
Hakim akan mempertimbangkan riwayat hidup, keadaan sosial, serta integritas moral pelaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku memang layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri di luar lembaga pemasyarakatan.

​Aturan Pelaksanaan dan Durasi:
​Pelaksanaan pidana kerja sosial memiliki aturan main yang sangat ketat agar fungsi pembinaannya tetap tercapai:

​Durasi Waktu: Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat selama 8 jam dan paling lama 240 jam.

​Waktu Kerja: Pelaksanaan tugas dilakukan paling lama 8 jam dalam sehari.

Baca Juga  Gertak Sambal "Tutup Jakarta" dan Realitas Politik Pasca-Mundurnya Gibran

​Fleksibilitas: Jadwal kerja sosial dapat diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu waktu kerja tetap atau waktu sekolah pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tetap bisa bertanggung jawab atas ekonomi keluarganya atau pendidikannya.

​Status Pekerjaan: Pekerjaan yang dilakukan bersifat pengabdian pada instansi pemerintah atau lembaga sosial, tanpa diberikan upah atau honorarium.

​Konsekuensi Ketidakpatuhan:
​Meskipun terlihat lebih ringan daripada penjara, pidana kerja sosial tetap memiliki sanksi tegas. Jika terpidana terbukti tidak menyelesaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah, atau tidak disiplin dalam menjalankan jam kerjanya, maka hakim berwenang mengganti pidana kerja sosial tersebut menjadi pidana penjara.

​Filosofi di Balik Pidana Kerja Sosial:
​Tujuan utama dari penerapan hukuman ini adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pemenjaraan jangka pendek (short-term imprisonment) yang sering kali justru membuat pelaku terjebak dalam lingkaran kriminalitas di dalam Lapas. Dengan kerja sosial, pelaku diharapkan memiliki rasa tanggung jawab langsung kepada masyarakat yang telah dirugikan oleh perbuatannya.

Baca Juga  Antara Hak Membela Klien vs Menyerang Orang Lain di Luar Persidangan  

​Sumber Referensi:
– ​Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 65, Pasal 85, dan Pasal 86).

– ​Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Alternatif Pidana Penjara.

– ​Naskah Akademik KUHP Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).