Kontrolnews.co – Jakarta | Aktivis Pemuda, Putri Nabila Damayanti, SH, mengecam keras dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disebut-sebut melibatkan seorang perwira tinggi Polri. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan independen.
Putri menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, tindakan tersebut berpotensi berkaitan dengan keamanan nasional, perlindungan informasi strategis negara, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Menurut Putri, Presiden Republik Indonesia memiliki kedudukan konstitusional yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pertahanan negara. Karena itu, setiap dugaan tindakan yang berpotensi mengancam keamanan kepala negara maupun kerahasiaan informasi strategis harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, maka ini merupakan persoalan yang sangat serius. Bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis yang wajib dilindungi,” ungkap Putri kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Putri Nabila Damayanti, yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, menyayangkan munculnya dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi, melindungi kepentingan negara, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Ia meminta lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan untuk segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, proses pengusutan harus dilakukan secara transparan dan objektif dengan mengedepankan fakta serta alat bukti, bukan berdasarkan tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Putri menegaskan bahwa jabatan dan pangkat bukanlah alasan bagi seseorang untuk berada di atas hukum.
Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Ia menilai, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri maupun aparat penegak hukum lainnya harus dijaga melalui tindakan nyata, termasuk penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih.
“Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Putri juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus diperiksa sesuai mekanisme hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang, jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Putri Nabila menambahkan, menjaga keamanan Presiden bukan semata-mata persoalan pengamanan seorang pejabat negara, tetapi juga merupakan bagian dari menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Oleh karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik yang justru mengaburkan substansi dugaan pelanggaran. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan fakta, bukti, serta ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikannya.
Dalam pernyataannya, Putri juga menyampaikan pandangan keras terkait dugaan tindakan tersebut. Ia menilai, apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum, maka tindakan itu harus ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tambahnya.
Putri juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia mendorong agar sanksi tegas, termasuk sanksi administratif maupun etik, dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum.
Menutup pernyataannya, Putri Nabila Damayanti berharap dugaan kasus tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai amanat konstitusi.
Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap Presiden sebagai kepala negara harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap supremasi hukum.
“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Putri.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini memuat pernyataan dan pandangan narasumber mengenai dugaan penyadapan. Kebenaran dugaan tersebut serta pihak-pihak yang disebutkan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses hukum yang berwenang.