KONTROLNEWS | Bogor, 12 November 2026—Politik Indonesia kembali dipertontonkan pada sebuah teater kemunafikan yang akut. Ketika proses pencalonan Pilpres 2024 lalu, barisan partai pengusung dan pendukung bertindak bak barisan paling heroik. Mereka pasang badan di garis depan, melompati berbagai kontroversi syarat usia, hingga merayakan kemenangan dengan gegap gempita.
Namun, roda sejarah berputar cepat. Hari ini, ketika isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir—didorong oleh bayang-bayang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan administratif pendidikannya—pemandangan yang tersaji justru jauh dari kata kesatria.
Partai-partai yang dulunya paling vokal membela, kini berubah wujud menjadi kelompok “malu-malu kucing”. Di parlemen, mereka bungkam seribu bahasa. Di ruang publik, mereka bermain aman dengan gestur abu-abu.
Mengapa para singa panggung politik mendadak ciut nyali ketika dihadapkan pada momentum ujian etik dan konstitusional ini?
Dari Gebyar Kemenangan Menuju Kepanikan Elit:
Kehadiran Gibran dalam bursa pencalonan dulunya dikemas sebagai representasi kekuatan politik strategis yang mendulang suara masif. Setiap celah kritik hukum dijawab dengan mobilisasi narasi pembelaan yang masif dari koalisi pendukung.
Namun, segalanya berubah ketika lembaga peradilan tertinggi negara berbicara melalui putusan yuridis. Ketika produk hukum dan administratif dipersoalkan secara mendasar, narasi politik yang sebelumnya dibangun di atas fondasi pragmatisme mulai retak.
Niat mundur yang dihembuskan Gibran semestinya menjadi ujian kedewasaan bagi partai-partai di Senayan untuk bersikap tegas: menyambut transisi secara bermartabat atau memproses mekanisme konstitusional seperti hak menyatakan pendapat dan pemakzulan secara terbuka.
Alih-alih menunjukkan sikap kenegarawanan, para elit justru memilih bersembunyi di balik karpet merah gedung dewan.
Tiga Alasan di Balik Sikap “Malu-Malu Kucing” Parpol.
Sikap pasif dan gamang yang ditunjukkan oleh partai politik pengusung tidak terjadi begitu saja. Ada kalkulasi kotor yang bekerja di balik layar:
1. Ketakutan Kehilangan Jatah Kekuasaan (Kue Politik):
Bergabung dalam gerbong kekuasaan memberikan kenyamanan fasilitas dan posisi strategis di kabinet. Mengambil sikap tegas—baik mendukung pemakzulan maupun menentangnya secara radikal—berisiko merusak aliansi strategis dan memutus akses terhadap kue kekuasaan saat ini;
2. Mencuci Tangan atas Kesalahan Strategis:
Mengakui adanya cacat formil atau mendukung evaluasi hukum terhadap pencalonan Gibran sama saja dengan mengakui bahwa partai-partai tersebut telah salah memilih kompas sejak awal. Karena gengsi politik dan rasa malu untuk meralat keputusan masa lalu, memilih diam adalah opsi paling murah;
3. Menunggu “Angin Berhembus” dari Istana:
Partai-partai ini kehilangan otonomi moralnya. Mereka terbiasa menjadi pengekor angin. Sebelum ada komando pasti atau konsensus elit tingkat tinggi di lingkaran kekuasaan inti, mereka lebih memilih bersikap pasif sambil membaca hasil polling opini publik.
Krisis Legitimasi dan Hilangnya Etika Publik.
Politik tanpa etika pada akhirnya hanya melahirkan kepengecutan institusional. Ketika wakil presiden berencana mundur di tengah pusaran sengketa keabsahan hukum, parpol—sebagai pilar utama demokrasi—seharusnya hadir untuk menjembatani krisis, bukan malah bersembunyi di balik meja sidang yang sunyi.
Sikap “malu-malu kucing” ini membuktikan bahwa bagi sebagian besar elit, kursi kekuasaan jauh lebih berharga daripada integritas konstitusi dan kepercayaan rakyat. Jika drama ini terus dibiarkan tanpa kejelasan sikap politik dari DPR, maka yang runtuh bukan hanya karier seorang Gibran, melainkan kewarasan nalar demokrasi bangsa secara keseluruhan.
Rakyat kini mencatat: siapa yang dulu berteriak paling lantang demi kekuasaan, dan siapa yang kini paling pengecut ketika lembaran sejarah menuntut pertanggungjawaban etika.
Penulis : Uyo Taryo, S.H. (Wartawan Kontrolnews.co)